Pemkot Jayapura Didesak Segera Bijaki Pedagang Papua

. . Tidak ada komentar:
JUBI --- Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua didesak segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatur pedagang asli Papua. Hingga kini kebijakan Pemerintah Kota Jayapura soal pedagang Papua masih terkatung-katung dan kabur.

“Kebijakan Pemerintah terhadap pedagang, khususnya mama-mama pedagang Papua tidak jelas. Kebijakan yang dibuat pemerintah selalu berubah-berubah,” kata Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) di Jayapura, Rudolf Kambayong kepada wartawan di Abepura, Senin (7/3).

Dari informasi yang diperoleh, pada 7 Februari lalu, dalam sebuah pertemuan dengar pendapat antara DPR Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, memutuskan bahwa ada kebijakan untuk  memindahkan pedagang Papua ke pasar sementara. Pemindahan kerap akan dilakukan terutama kepada pedagang Papua yang masih mendagangkan barang dagangannya di Jalan Matahari Kota Jayapura.

Kambayong menyatakan, kebijakan itu tak dijalankan. Sehingga ditanggal 16 Februari, mama-mama pedagang Papua mendatangi Kantor Walikota Jayapura guna menemui Asisten II Sekda Kota Jayapura, Elieser Patimukay dan jajarannya untuk menanyakan kebijakan tersebut. Alhasil dari pertemuan itu, pemerintah Kota Jayapura akan memutuskan akan menurunkan Satpol PP untuk merapihkan tempat pedagang yang lama. Keputusan itu juga tak dilanjutkan.

“Dinas penertiban Kota tidak turun untuk tertibkan mama-mama yang jualan diluar pasar sementara,  akhirnya mama-mama yang sudah jualan di pasar sementara  marah,”katanya. Akhirnya, lanjut Kambayong, di 4 Maret lalu, pedagang Papua memutuskan untuk meninggalkan pasar sementara. Keputusan itu diambil sebagai salah satu protes kepada Pemerintah Kota.

Terkait persoalan tersebut, kata dia, pihaknya berharap ada kebijakan yang jelas dari Pemerintah. Sehingga nasib para pedagang Papua tidak terkatung-katung. “Kami mau ada satu kebijakan yang jelas dari Pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Kambayong, hingga kini setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak jelas. Terkesan tak ada keseriusan dalam menangani pedagang pribumi Papua. “Sampai sekarang setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak dijalankan. Kebijakan itu kabur setelah disepakati,” ujarnya. (Musa Abubar)
Sumber: http://www.tabloidjubi.com

Setelah Memabaca berita ini, Jangan Lupa Tingalkan Pesan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Apa Pendapatmu